PEREKONOMIAN INDONESIA
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Nama : Dessy
Sagita ( 21215729 )
Dwi Choirunisa ( 22215037 )
Rani Andriyani ( 25215658 )
Kelas : 1EB23
UNIVERSITAS GUNADARMA
2016
KATA PENGANTAR
Puji
syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Sistem
Ekonomi Indonesia ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan
juga kami berterima kasih pada Ibu Nicky Handayani yang telah memberikan tugas
makalah kepada kami .
Kami
sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta
pengetahuan kita mengenai Sistem Ekonomi Indonesia, dan juga bagaimana memahi makna
Sistem Ekonomi Indonesia. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah
ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami
buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa
saran yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami
bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat
berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon
maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon
kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Bekasi,
Maret 2016
Penyusun
Pengertian
Sistem
Sistem berasal dari kata “systēma”
(dalam Bahasa Yunani) yang mengandung arti “keseluruhan dari bermacam-macam
bagian “.
Sistem Ekonomi
Pengertian Sistem ekonomi adalah suatu proses penerapan yang saling behubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri.Ada 4 sistem dalam ekonomi, berikut adalah macam-macam sistem ekonomi :
- Sistem Ekonomi Tradisional
- Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat
- Sistem Ekonomi Bebas/Liberal
- Sistem Ekonomi Campuran
Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ini memiliki tradisi aktivitas ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun. Dan masyarakatnya tetap menjaga nilai budaya setempat, sehingga kegiatan perekonomiannya masih bergotong-royong dan kekeluargaan.Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional antara lain adalah sebagai berikut :
- Pembagian struktur kerja belum ada
- Masih menggunakan tukar-menukar barang/barter
- Sifat kekeluargaan tergolong tinggi
- Proses produksinya tergantung pada alam,misalnya bertani, berladang, berkebun dan sebagainya
- Alat untuk memproduksi sangat sederhana.
Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat
Sistem ekonomi terpusat yang disebut juga sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi yang seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terpusat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :- Negara menguasai semua alat produksi
- Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
- Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat
- Hak milik individu tidak diakui
- Pemerintah mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi
Sistem Ekonomi Bebas/Liberal
Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas bersaing. Ciri-cirinya :
Harga barang ditentukan oleh pasar
Timbulnya persaingan bebas
Adanya pengakuan terhadap hak individu
Setiap individu bebas mengejar keuntungan
Modal memegang peranan sangat penting.
Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran :- Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian
- Adanya pihak swasta yang ikut berperan dalam kegiatan perekonomian
Sistem
Politik
Pengertian Sistem Politik Menurut Drs.
Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk
satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta
melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau
kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan
Negara.
Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem ekonomi kapitalis mengakui
pemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau factor
produksi. Setidak-tidaknya , terdapat
keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan
dalam atau untuk memiliki sumber
daya. Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan
hidup , persaingan anatr badan usaha
dalam mengejar keuntungan sangat dihargai.
Sistem ekonomi sosialis adalah
sebaliknya. sumber daya ekonomi atau factor produksi di klaim
sebagai milik negara. Sistem ini
lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam
menjalankan dan memajukan
perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada orang perorangan
didasarkan pada kebutuhannya. Bukan
berdasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip “keadilan”
yang dianut oleh sistem ekonomi
sosialis adalah “setiap orang menerima imbalan yang
sama”.kadar campur tangan pemerintah
sangat tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan
dan merencanakan tiga persoalan
pokok ekonomi. What (apa yang harus diproduksi), How
(bagaimana memproduksinya),For
whom(untuk siapa diproduksi).
Di antara kedua ekstrem sistem
ekonomi tersebut. Terdapat sebuah sistem lain yang merupakan
“campuran” antara keduanya, dengan
berbagai variasi kadar dominasinya, dan juga dengan
berbagai variasi nama atau
istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan
oleh negara-negara berkembang atau
negara-negara dunia ketiga. Beberapa diantaranya cukup
konsisten meramu resep campurannya;
dalam arti kadar kapitalismenya lebih tinggi (contonhya
Filipina). Atau bobot sosialismenya
senantiasa lebih besar (misalnya india). Banyak pula negara
berkembang yang goyah meramu
campuran kedua sistem ini. Sistem ekonomi campuran yang
diterapkannnya ibarat pendulum
(bandul jam dinding); kadang-kadang condong kapitalistik,
sementara dilain waktu cenderung
sosialistik, mengikuti rejim pemerintah yang sedang berkuasa.
Perssaingan
Terkendali
Ditinjau berdasarkan sistem
pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tidak
terdapat alasan untuk menyatakan
bahwa sitem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya,
tak pula cukup argumentasi untuk
mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis.
Indonesia mengakui pemilikan
individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber
daya, sumber daya yang menguasai
hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini,
sebagaimana diketahui bersama,
diatur dengan tegas oleh pasal 33 UD 1945. Jadi, secara
konstitusional , sistem ekonomi
Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme.
Sehubungan dengan persaingan antar
badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu
perusahaan untuk memasuki bidang
usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak
sehat dalam pasar barang tertentu
yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan
membuka prioritas-prioritas bidang
usaha; termasuk juga prioritas lokasi usaha. Pengendalian
dimaksud misalnya ialah dengan
mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI).
Untuk
mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis
kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Sistem ekonomi
Indonesia (sistem persaingan terkendali);
Bukan kapitalis dan bukan sosialis.
Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber
ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai
dengan UUD 45.
Pengakuan terhadap kompetisi antar
individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari
keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan,
persaingan, dan membuka prioritas usaha.
Pengakuan terhadap penerimaan
imbalan oleh individu atas prestasi
kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja
minimum dan hukum perburuhan.
Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya
percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN
dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan
wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
Kadar Kaptalisme dan Sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme dan
sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi
Indonesia.
Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai
perekonomian,
seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan
pendekatan
faktual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam
struktur
perekonomian.
Kedua adalah pendekatan sejarah , yakni dengan menelusuri bagaimana
perekonomian
bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk
mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan
faktual
struktural,
dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan :
Y = C + I + G + (X–M)
Dengan formula ini berarti produk
atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunanaan atau
sector
pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional
dengan
pendekatan pengeluaran. Variable C melambangkan konsumsi masyarakat, mewakili
sektor
orang perorangan atau rumah tangga.variabel I melambangkan pengeluaran
investasi
perusahaan-perusahaan,
mewakili sektor usaha swasta. Sektor pemerintah diwakili oleh variable
G
yang melambangkan pengeluaran konsumsi pemerintah. Adapun X dan M masing-masing
melambangkan
ekspor dan impor, mewakili sektor perdagangan luar negeri negara yang
bersangkutan.
Sistem ekonomi campuran dengan
persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi
yang
tepat untuk mengelola perekonomian indonesia. Walaupun demikian, akhir-akhir ini
kita
dapat
menyaksikan dan merasakan betapa perekonomian Indonesia semakin bersifat
liberal dan
kapitalistik.
Terdapat cukup bukti untuk menunjukan kadar kapitalisme yang semakin tebal.
Derasnya
arus globalisasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah negara komunis utama yang
bersistem
ekonomi sosialisme, telah menggiring Indonesia terseret arus kapitalisme.
Apakah
bangsa
dan masyarakat kita pada akhirnya akan dapat menerima sistem ekonomi
kapitalisme
yang
kian menggejala sekarang ini, sejarahlah kelak yang akan menjawabnya.
Daftar
Pustaka
buku ekonomi
politik , alfabeta bab 4
